Kantor DPM-PTSP Morowali Disegel, Mengapa?

Morowali, Akuratnews.com - Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Disegel. Penyegelan tersebut merupakan upaya protes pejabat dan staf atas kebijakan pimpinan DPMPTSP yang dinilai sangat merugikan mereka.

Pasalnya, insentif yang merupakan hak staf maupun pejabat di DPM-PTSP Morowali dari yang seharusnya 100 persen diterima dan dipertanggungjawabkan, mengalami pemotongan yang cukup signifikan yang mencapai 90 persen dengan dalih untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemda Morowali.

"Sebanyak 10 persen saja diterima. Dan ini sudah berlangsung lama. Sehingga, penyegelan semalam dan mogok kerja hari ini serta pemasangan famplet adalah upaya meminta pengembalian hak pegawai DPM-PTSP," kata salah seorang pegawai di DPM-PTSP Morowali yang meminta namanya tidak dimediakan, Kamis (2/1/2020).

Ia menambahkan, selama ini para staf maupun pejabat fungsional DPM-PTSP sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini kepada Kadis selaku pimpinan. Sayangnya, hingga saat ini tidak mendapat respon positif.

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tindakan dan keluhan serta maksud dan tujuan kami kepada Pak Bupati Morowali," ujarnya.

Kepada Pak Bupati Morowali, lanjutnya, semua permasalahan, baik pemotongan insentif, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif kami sampaikan.

"Pesan Pak Bupati, agar seluruh staf dan pejabat di DPM-PTSP tetap berkantor dan melakukan pelayanan seperti biasa. Soal kebijakan yang akan diambil untuk Kadis DPM-PTSP Morowali merupakan hak prerogatif Bupati," bebernya.

Lebih lanjut dikatakan sumber tersebut, jika keluhan ini tidak mendapat tanggapan serius, dikhawatirkan polemik ini akan membesar dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi susulan. "Kita berharap ada jawaban pas dari permasalahan ini, untuk menghindari potensi konflik yang lebih besar," tandasnya.

Sementara itu, Kadis DPM-PTSP Morowali, Siti Asmaul Husna Syah, saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu persoalan penyegelan, pemasangan famplet dan ketidak hadiran para pejabat maupun staf di Kantornya.

"Kita tetap beraktifitas seperti biasa, soal ketidak hadiran ada daftar hadir dengan keterangan tanpa pemberitahuan atau sesuai keterangan masing-masing. Untuk famplet, saya tidak menemukan semacam itu," terang Ibu Mima sapaan Kadis DPM-PTSP Morowali.

Ditempat terpisah, Asisten III Setdakab Morowali, Siti Samria Sia yang didampingi Kepala BKD Morowal, Alwan, mengaku diperintahkan Bupati untuk melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendalami permasalahan dan mencarikan solusi terbaik.

"Tadi kita sudah ketemu Ibu Kadis DPM-PTSP. Menurut keterangannya, pemotongan tersebut sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Selanjutnya, akan dikomunikasikan kembali dengan para staf dan pejabat DPM-PTSP yang menuntut ini," ucapnya.

Penulis:

Baca Juga